BeritaNasionalPolitik

Argumen Menkumham Yosanna Laoly Tentang Pembebasan Napi

www.jarrakposkaltara.com – Jumat siang 17/04/2020 melalui aplikasi Zoom wawancar denganBapak Menteri Kemenkumham Prof. Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.

Setelah menyelesaikan makan siangnya Sambil berkata , “apa kabar? Sedang wabah nih, saya harus makan teratur.” Ia pun tersenyum dan mengaku tak bisa bertemu langsung karena kesibukan dan tentu saja ; wabah Covid-19

Langsung bersapa wawancara. Ya, apakah wabah ini iuga yang mempengaruhi kebijakan untuk membebaskan 37 ribu napi?

Ya, wabah ini juga yang memengaruhi kebijakannya untuk membebaskan 37 ribu napi. Jumlah totalnya hingga kini. “Apa yang salah? Beberapa negara melakukannya. Kok saya malah dituduh yang enggak-enggak,” ujarnya kepada Heru Triyono.

“Apa yang salah? Beberapa negara melakukannya. Kok saya malah dituduh yang enggak-enggak,” ujarnya kepada Heru Triyono dari Lokadata.id melalui Zoom pada Jumat siang (17/4/2020).Tuduhan yang dimaksud ini adalah rencana pembebasan napi koruptor, yang hanya bisa dilakukan kalau revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terwujud.

Wacana tersebut bikin warganet, aktivis dan juga sebagian publik berteriak. Pro dan kontra pun berkobar. “Tuduhan yang kasar banget. Kesannya kami akan bebaskan napi korupsi dengan tameng korona. Saya kesal,” ujarnya. “Kalau Anda mau menyenangkan semua orang, jangan jadi politisi atau pemimpin, jadilah penjual es krim,” katanya mengutip ucapan Steve Jobs.

Berikut jawaban-jaeaban wawancara, mulai dari evaluasi program asimilasi napi hingga posisi clear dirinya di tim hukum PDI-P yang membela Harun Masiku:

-Sudah puluhan ribu napi dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi. Apa evaluasi Anda?

Ini kan bagian dari pembinaan untuk warga binaan. Hal itu diatur di Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang juga sesuai rekomendasi PBB dan WHO.

Rekomendasi ini diikuti banyak negara di dunia. Data terbaru, kami sudah melepaskan 37.416 orang dari lapas.

– Tapi banyak napi yang bebas itu kembali berulah. Bagaimana ya asesmennya?
Itu memang banyak beredar. Kritik-kritik juga ada soal itu. Bahkan ada peristiwa lama diangkat lagi, seolah-olah itu kejadian baru.

Dalam catatan kami, dari total 37.416 itu, ada 15 kasus napi yang berulah lagi.

Kalau diambil persentasenya, jumlah residivis itu kecil banget. Malah lebih rendah dari kurva residivis dalam keadaan normal.
Yang jelas, para napi yang berulah lagi ini akan dapat sanksi berat. Mereka akan selesaikan hukuman yang lama di strap sel, kemudian kita kasih lagi kepada polisi untuk kasus pidana barunya.
– Termasuk tidak akan dapat remisi?
Ya, akan di-blacklist.

– Langkah yang diambil Anda ini terhitung cepat, banyak pihak yang mengkritik…
Memang banyak yang mengkritik pembebasan napi ini. Mereka bilang korona tidak akan masuk lapas.

Faktanya, petugas-petugas kami ini kan keluar masuk. Belum lagi pengantar makanan, pengantar sayur, dan lain-lain.

Siapa yang menjamin mereka tidak terpapar di luar dan membawanya ke dalam.

– Apakah sudah ada napi yang positif Covid-19 di lapas?
Belum, semoga saja tidak. Tapi dari penelitian di Amerika bulan Maret 2020, reinfection possible di lapas itu mencapai 3,91 persen.

Sementara di kalangan umum hanya 0,5 persen. Kenapa? Karena lapas itu ramai di satu tempat. Penularannya bisa cepat.

Makanya, di Amerika, masing-masing negara bagiannya telah membebaskan napinya. Total sudah 60 ribu orang.

Di Iran bahkan ada 85 ribu napi dibebaskan. Termasuk 10 ribu tahanan politik
-Tapi monitoringnya bagaimana terhadap napi yang bebas—agar tidak berulah?
Jangan sengaja menebar ketakutan lah. Kita ini kerja sama dengan polisi dan kejaksaan, yang terus mengawasi.

Petugas kami juga memantau mereka dengan video call pada waktu tertentu. Jika mereka melenceng sedikit, tidak ada ampun.

– Pada praktiknya?
So far, so good, ya.

– Ada isu oknum petugas melakukan pungli terhadap warga binaan yang ikut program asimilasi?
Sebelum keluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 itu, saya sudah keras soal ini.

Kalau ada pungli, tidak ada kata lain, langsung pecat.

Saya sudah telusuri kabar pungli itu. Saya kirim tim irjen, tetapi memang belum ditemukan.

Pesan saya, jangan main-main dalam keadaan bencana. Yang korupsi, ancamannya itu hukuman mati.
– Sampai kapan program asimilasi dan integrasi ini berjalan?
Akan berjalan terus. Dalam prediksi kami bisa di angka 40 ribu napi yang dibebaskan.

– Kenapa Anda tidak melakukan rapid test saja di lapas—sebagai bentuk pencegahan?
Kan rapid test masih terbatas. Yang bisa kami lakukan adalah melakukan pengawasan dan pencegahan.

Kami juga sedang produksi masker dan semacam APD. Seperti pelindung mata, penutup kepala, baju coverall, cairan disinfektan dan banyak lagi. Misalnya di Lapas Lhokseumawe, Aceh.

Nah, produk itu untuk internal kami di lapas dan juga akan dijual.
– Jam jenguk untuk napi juga dibatasi?
Sama sekali tidak boleh. Hanya bisa melalui aplikasi video. Pihak lapas menyediakan fasilitas itu. Kita juga minta polisi dan kejaksaan menahan diri dulu untuk mengirim tahanan baru kepada kita.

– Oke. Apakah benar Anda juga ingin membebaskan napi koruptor?
Jadi begini. Sebelum mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 ini, kami itu rapat berkali-kali.

Isi rapat itu adalah kami hendak melakukan pembebasan berapa puluh ribu napi dalam rangka pencegahan Covid-19 di lapas.

Tujuannya itu agar physical distancingbisa diterapkan di sana, sehingga tidak meluas penyebaran virusnya.
Kemudian, setelah dapat angka napinya, saya sampaikan ke presiden saat rapat terbatas. Presiden oke, dan peraturan menteri itu besoknya berjalan.
– Dengan DPR?
Ya kemudian kami raker dengan DPR. Saya sampaikan kebijakan pengeluaran napi itu untuk pencegahan Covid-19.

Dalam tanya jawab, ada anggota DPR yang menyatakan kalau kebijakan ini diskriminatif.

Mereka mempertanyakan kenapa tidak ada napi korupsi, narkoba dan teroris yang juga dibebaskan. Ada juga yang bertanya tentang Abu Bakar Baasyir.

– Siapa yang bertanya itu, fraksi Nasdem?
Saya enggak mau sebut. Pokoknya dari komisi III. Dan, saya bilang bahwa kebijakan mengeluarkan napi teroris dan korupsi itu sudah di luar domain kami.

Kalau mau melakukan itu, ya harus mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

– Dari diskusi itu Anda dianggap ingin membebaskan napi korupsi?
Ya padahal kami hanya menjawab pertanyaan dewan. Tapi malah viral kalau saya akan keluarkan napi korupsi. Makanya saya gondok, agak kesal.

– Itu sebabnya Anda menilai media penuh imajinasi dan provokasi?
Karena belum ada perubahan apa-apa pada PP nomor 99 itu. Tapi media seolah-olah menilai wacana saya ini paling tidak baik.

Sebenarnya, kalau saya mau mengeluarkan napi korupsi mengapa tidak pada ratas saja dengan presiden. Ya kan?

Kok bahasa mereka seperti itu. Kami dikesankan sengaja membebaskan napi korupsi dengan memakai tameng korona.

Ini kan kasar banget. Makanya saya langsung protes.

– Najwa Shihab juga protes keras terhadap Anda?
Ini bukan tentang Najwa. Saya tidak punya masalah pribadi dengan dia. Jujur, saya memang langsung WA dia setelah tuduhan itu.

Bukan apa, saya mau mengoreksi saja. Terkesan, apa yang dibikin pemerintah salah semua. Jangan begitu.

Tapi Najwa adalah teman saya. Sekali lagi, tidak ada masalah pribadi dengan dia.
Saat rapat terbatas dengan presiden, Anda tidak membahas PP nomor 99 itu?
Enggak ada.

Apakah dimungkinkan untuk dilakukan revisi saat wabah makin memburuk?
Minimal kita akan merumahkan orang-orang yang rentan dengan Covid-19 dahulu. Ya, itu yang harus dilakukan jika wabah ini worse comes to worst.

Misalnya, napi yang berusia 60 ke atas dan punya riwayat penyakit. Siapapun itu, harus dikeluarkan.

– Tapi pemerintah, lewat Mahfud MD, sudah bilang tidak ada rencana merevisi PP Nomor 99/2012 itu…
Memang enggak ada kita bicarakan sama sekali. Saya juga berkoordinasi dengan Pak Mahfud. Supaya clear, boleh cek video conference-nya saat rapat.

Isinya hanya tentang pembebasan napi terkait pencegahan Covid-19 saja.

– Anda setuju dengan pendapat DPR bahwa PP Nomor 99/2012 itu diskriminatif?
Saya katakan memang diskriminatif. Bayangkan kalau ada yang positif, dan menginfeksi orang yang paling rentan di lapas, we have to take them out. What’s wrong with that?

Ini kan opsi jika wabah ini makin memburuk. Itu pun dilakukan tanpa mengurangi hukuman mereka.

– Jadi, apa skenario Anda jika ada yang positif di lapas?
Langsung kita tarik dan orang-orang yang berinteraksi dengan dia, ya kita isolasi. Makanya kami juga harus punya ruang isolasi.

Tapi bayangkan jika lapas kita kelebihan kapasitas. Sudah kita kekurangan ruangan, harus menyediakan ruang isolasi juga.

– Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan Anda sudah beberapa kali berupaya merevisi PP itu…
Saya pernah undang mereka, bicarakan revisi PP ini. Kita sudah bersepakat ketika itu soal napi narkoba. Karena napi narkoba ini jadi sumber masalah over capacity.

Representasinya mencapai 50 persen dari populasi di lapas. Coba pikir, satu jenis kriminal tapi merepresentasikan 50 persen napi di lapas. Something wrong.

Makanya, saya bilang, PP 99 ini biang kerok. Masuk sekian, keluar hanya sekian. Tidak akan mampu keuangan negara membangun lapas kalau ginipendekatannya.

Maksud saya, kalau bukan bandar, direhab saja. Pendekatannya ya kesehatan. Harus ada pendekatan begitu.
– Yang kurir justru menjelma jadi bandar ya di lapas?
Jadi pasar narkoba. Di situ ada pengguna yang adiktif, di situ ada bandar, dan tidak mudah mengawasinya.

Saat ini ada 5 juta pemakai narkoba di Indonesia. Bayangkan jika lima persennya saja masuk ke lapas. Bagaimana?

Sekarang saja, total napi itu sebanyak 270 ribu orang dan kita ini maboksetengah mati mengawasinya.
– Masih padat kah lapas setelah membebaskan 30 ribuan napi?
Dengan kebijakan ini sudah lumayan longgar. Ini menjadi pekerjaan rumah buat kami ke depan.

– Anda terus lekat dengan kontroversi dan didesak mundur, bagaimana tanggapan Anda?
Biasa lah itu. Semua kan kadang merasa pintar. Saya akan ambil konsekuensi dari kebijakan yang saya buat.

Yang jelas, if you like to please anybody, don’t be a politician or public leader, just sell ice cream. Ya, just sell ice cream.

Presiden Jokowi saja di-bully, apalagi saya.

“Najwa adalah teman saya. Sekali lagi, tidak ada masalah pribadi dengan dia.”

– Soalnya, narasi yang terbangun di media sosial dan media mainstream, Anda ini mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah wabah ini…
Itu yang saya bilang tadi. Kapan saya membahas PP 99 itu. Dua atau tiga tahun lalu? Ya kan kita bahas bersama dengan ICW juga.

Saya undang mereka. Kita membahas beberapa hal, termasuk lapas yang over capacity. Semua kita undang dalam FGD itu. Clear.

– Kemudian, bagaimana Anda menjamin tidak akan bias saat menjabat menteri sekaligus Ketua DPP Bidang Hukum PDIP?
Profesional saja. Lihat keputusan-keputusan saya sebagai menteri. Saya mencoba sebaik mungkin untuk tidak campur-campur dua jabatan itu.

Kan banyak juga yang merangkap. Dulu, ada Presiden SBY yang merangkap jadi ketua umum. Yang lain itu adalah Pak Airlangga.
Kan jelas, saya ini bukan yang anomali. Menteri yang lain juga ada yang berasal dari partai politik.
– Tapi bagaimana menjawab kepada publik terkait Anda menjadi bagian dari tim hukum PDI-P terkait kasus Harun Masiku?
Saya bukan kuasa hukum. Itulah yang saya katakan pelesetan.

– Maksudnya?
Kan itu dipelesetkan. Saya hanya mengumumkan tim hukum. Mengapa saya mengumumkan? Karena saya ketua DPP PDIP bidang hukum. Ya saya umumkan timnya, tapi bukan berarti saya ini tim hukumnya.

Pengumuman itu pun saya lakukan di luar jam kerja saya sebagai menteri. Jam 8 malam. Whats wrong with that?
– Agak sulit membedakan dua atribusi itu…
Ya, mungkin saya memang target empuk untuk dikritik. Silakan saja. Biasa itu. Saya katakan, kalau niatnya tidak ada motif, you just go for it.

Saya ini kan pejabat publik, tidak mungkin tidak dikritik. Thank you ya.

Editor : IS

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close