by

Mendesak DPR, DPD dan DPR Papua/Papua Barat Meminta Pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo atas Persoalan Tanah Papua

JAKARTA – JARRAKPOSPAPUA.COM – Terkait dengan persoalan Papua dan Papua Barat kita tak pernah berakhir, mulai dari persoalan kemanusiaan, diskriminasi, dikriminalisasi dan pembiaraan perampokan sumber daya alam  semakin hari semakin menjadi – jadi, dini hari bersama dengan Gabriel Goa Pengamat dari PADMA Indonesia, kamis (16/1/2020).

Gabriel mengutarakan banyak persoalan di tanah papua yang hingga kini tak selesai, sehingga persoalan Papua hanya menjadi isu dan wacana kepentingan sesaat orang – orang tertentu, olehnya itu Ia mendesak kepada wakil rakyat dari Papua dan Papua Barat agar meminta pertanggungjawaban dari Presiden RI Joko Widodo.

Ia melihat “Pelanggaran Hukum dan Ham di Papua kian masif dan sistemik, Fakta membuktikan di Papua bahwa perampokan kekayaan Papua sejak lama dibiarkan seperti adanya pertambangan liar, ilegal loging dan pencurian aneka hayati alam Papua”. pungkas Direktur PADMA.

Menurut Gabriel “Persoalan Papua Semakin diperparah dengan masuknya narkoba dan miras serta industri seks ke Papua di wilayah-wilayah pertambangan liar dan pembalakan liar”.

“Selain itu Orang Asli Papua semakin dikrimininlisasi dan didiskriminasi, jika bersuara kritis memperjuangkan Keadilan atas Papua dan kesejahteraan Papua!, Tersentak Nurani Kemanusian terhadap Persoalan Ham dan Keadilan di Papua”. terangnya.

Lembaga yang di komandani Gabriel Gao yakni PADMA Indonesia secara otomatis mengambil sikap, dengan Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia).

Pertama, mendesak Anggota DPR dan DPD serta DPRD Provinsi khususnya Papua dan Papua Barat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi dan Gubernur Papua serta Papua Barat terkait pembiaran perampokan hasil sumber daya alam Papua melalui ilegal mining dan pembalakan liar serta maraknya narkoba, industri sex dan miras serta menindak tegas Pejabat dan Aparat yang terlibat serta diproses hukum.

Kedua, mendesak Negara agar stop melakukan kriminalisasi dan diskriminasi hukum dan Ham terhadap Orang Asli Papua!

Ketiga, mendesak Presiden Jokowi segera melakukan Dialog Keadilan Papua bukan Krimilisasi dan Diskriminasi terhadap orang Papua!.

Keempat, mendesak KPK RI segera menyelidiki dan memproses hukum terhadap perampokan Dana Otsus Papua karena Papua dan Papua Barat Negeri Kaya Raya tapi termiskin di Indonesia. Tutup, Gabriel Goa, Direktur PADMA INDONESIA. (Red)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed