by

Ketua Repdem Papua Barat: Pembangunan Wilayah Papua Dalam Perspektif Ekonomi Politik dan Demokrasi

-Berita-10 views

JARRAKPOSPAPUA.COM – Sesungguhnya Pembangunan Wilayah Papua pada dasarnya bukan sekedar dengan pendekatan budaya atau Dengan melihat pada konteks geografis wilayah, melainkan perlu pemahaman universal dan mendalam tentang situasi dan kondisi ekonomi dan politik di walayah papua agar menjadi acuan dalam pembangunan Wilayah Papua Secara terstruktur, sistematis dan masif.

Implementasi Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus (otsus)  Papua harus di evaluasi untuk disimpulkan sekarang Bahwa sesungguhnya Undang- Undang tentang otsus  Papua seharusnya dapat di evaluasi dan disempurnakan dengan merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua dalam Perspektif ekonomi politik dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat Papua di masa kini dan di masa yang akan datang serta pemenuhannya melalui program pembangunan wilayah Papua dan Pembangunan Nasional. seiring dengan berbagai macam program dan proses pembangunan Infrastruktur Nasional dan Daerah yang sedang dan akan di selenggarakan di wilayah Papua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat Papua sudah semestinya dapat berbenah untuk melakukan perubahan  yang diperlukan untuk dapat berubah lebih baik dan lebih cepat dalam mencapai target dan sasaran serta keberhasilan Pembangunan wilayah Papua dan Pembangunan Nasional.

Adapun Beberapa prasyarat keberhasilan Pembangunan wilayah Papua antara lain, penguatan legislasi daerah menunjang penguatan fungsi pemerintahan daerah dan peningkatan layanan masyarakat Sekaligus dengan mengundang partisipasi masyarakat yang akan semakin meningkat signifikan dalam menunjang keberhasilan Pembangunan.

Program Pembangunan Nasional yang sedang dan akan diselenggarakan di wilayah Papua terutama dalam sektor infrastruktur diharapkan dapat berlangsung seiring dan sejalan dengan program pembangunan daerah khususnya di bidang sumber daya manusia dan juga dalam bidang ekonomi sebagai dasar dalam mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan berkepribadian di dalam Budaya.

Mengingat Pembangunan wilayah Papua dihadapkan dengan berbagai kondisi atau Eksisting, baik fisik maupun non fisik, yang memiliki potensi potensial maupun potensi impotensial, dan harus dipergunakan menjadi dasar dan pertimbangan utama didalam proses perencanaan pembangunan.

Kondisi objektif wilayah secara geografis, menjadi salah satu kendala yang sangat besar di dalam proses pembangunan terutama dalam pembangunan infrastruktur wilayah yang menuntut biaya yang sangat besar dan menyebabkan pembangunan dan kehidupan ekonomi masyarakat yang dihadapkan dengan biaya yang sangat tinggi hingga diluar jangkauan masyarakat didalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan menjadi sumber penyebab keterbatasan keuangan pemerintah didalam pembiayaan pembangunan.

Program Pembangunan Nasional yang sedang dan akan diselenggarakan di wilayah Papua terutama di sektor infrastruktur diharapkan dapat berlangsung seiring dan sejalan dengan program pembangunan daerah khususnya di bidang sumber daya manusia dan bidang ekonomi sebagai dasar dalam mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian di dalam budaya khususnya di wilayah Papua dan di seluruh Indonesia pada umumnya.

Memperhatikan Kondisi dan  Sumber Daya Wilayah yang ada dan dihadapai hingga sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, secara jujur harus diakui, bahwa pembangunan wilayah Papua masih dihadapkan dengan hal-hal mendasar dan menjadi persoalan pembangunan wilayah papua dan permasalahan pemerintah dan masyarakat Papua yang harus dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan menyusun program pembangunan secara terrencana, teraplikasi, terimplementasi, terukur, terawasi, terevaluasi, ternilai, termanfaatkan dan tertingkatkan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan pemerintah wilayah Papua demi kepastian tercapainya hasil pembangunan wilayah Papua berbasis Potensi dan Sumber Daya Wilayah berorientasi kepada keberhasilan Pembangunan wilayah Papua dan Pembangunan Nasional.

Perlu untuk diketahui bahwa, Keberhasilan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari keberhasilan Pembangunan Wilayah Papua, sehingga kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat. demikian pula dengan halnya Politik Ekoniomi dengan berbagai macam kebijakan dan langkah strategis dan politis yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang semestinya harus disadari dengan memperhatikan situasi, kondisi, potensi dan faktor-faktor esensial dan faktual berdasarkan tuntutan, kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah daerah dalam pemenuhannya sesuai kemampuan daerah dan potensi wilayah yang terdapat di wilayah papua. dan juga, tidak hanya Pemerintah, melainkan Platform Partai Politik baik dari tingakt daerah hingga Nasional mutlak harus menjangkau impian dan harapan masyarakat papua yang diwujudkan melalui proses demokrasi dan Ekonomi Politik dalam Pembangunan.

Sebagaiman posisi dan peran partai politik di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan perekonomian melalui politik ekonomi, maka Partai Politik harus tampil dan berperan serta bertanggungjawab penuh dalam membangun demokrasi dan permpolitikan di daerah yang bermoral dan bermartabat, khususnya di wilayah papua untuk dapat menjamin bahwa, Poltik Ekonomi atau Ekonomi Politik yang akan ditempuh adalah merupakan jalan terbaik menuju tujuan dan wujud nyata keberhasilan pembangunan di wilayah papua.

Pembangunan Wilayah Papua dalam perspektif Ekonomi Politik atau Ekonomi Politik Mutlak harus menjadi Perhatian utama dalam proses pembanguna wilayah papua secara menyeluruh untuk menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan wilayah papua. oleh sebab itu, demokrasi politik di wilayah papua harus dapat menjamin politik ekonomi yang demokratis sebagaimana mestinya untuk memenuhi tuntutan keberhasilan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dantuntutan masyarakat papua yang tertuang dlam undang-undang dan peratueran daerah terkait dengan pembangunan wilayah papua dan tercermin di dalam grand desaign pembangunan wilayah papua hingga berhasil mencapai tujuan pembangunan wilayah papua dan pembangunan nasional secara nyata dan memiliki nilai positif.

Sebagai acuan bahwa, pembangunan wilayah papua mutlak harus berbasis pada kondisi faktual dan potensi wilayah yang berkembang perlu ditingkatkan pula dengan menjamin kelestarian alam dan budaya masyarakat papua agar masyarakat dapat merasakan adanya pembangunan yang sesungguhnya. dan juga, Pembangunan Infrastruktur wilayah papua harus didukung oleh pembangunan suprastruktur daerah berupa peraturan daerah yang menjamin terselenggarahnya pembangunan wilayah papua melalui tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Partai Politik Khususnya di wilayah Papua, didalam penyususnan program terutama dalam proses rekruitmen, kaderisasi dan pembinaan politik anggota dan fungsionaris kepengurusan serta dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat papua mutlak harus berbasis pada tuntutan dan kebutuhan pembangunan wilayah dan masyarakat papua dan berorientasi kepada keberhasilan Pembanguna Nasional. sehingga Eksekutif dan legislatif di wilayah papua, baik kader partai Politik atau dari birokrasi harus benar-benar siap, mau dan mampu memimpin wilayah dan membawah masyarakat papua pada khususnya dan Bangsa indonesia pada umumnya menuju cita-cita kemerdekaan Rakyat, Bangsa dan Negara Indonesia yang sejahtera, adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

 

oleh: Dominggus Yable (Ketua DPD Repdem Provinsi Papua Barat)

 

Editor : Uta

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed