10 oktober 2019

Oleh : Diretur executive lsm jarrak -jhon Keli Nahadin.

Dalam kabinet Indonesia Kerja (KIK) kurun waktu 2014 – 2019, Kementrian PUPR Pimpinan Basuki menjadi andalan oleh Pemerintahan Jokowi dalam menbangun infrastruktur. Bahkan dibilang sangat sukses.
Pembangunan jalan Tol di seluruh pelosok negeri seolah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Namun prestasi Kementrian PUPR yang dianggap berprestasi itu dalam pusaran badai Korupsi.
Di awal tahun 2016 kasus yang melibatkan Damayanti Anggota DPR RI dari Frakai PDIP itu meledak dan di cokok KPK terjadi di Kementrian PUPR yaitu perkerjaan Jalan di Wilayah Propinsi Maluku dan Maluku Utara. Selain beberapa anggota DPR yang sudah diadili, ternyata masih menyisakan beberapa Pejabat kementrain PUPR yang terlibat tapi belum dilakukan penanganan yang serius oleh KPK. Menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat dalan perkara tersebut, setidaknya ada 25 orang Pejabat Kementriaan PUPR tang telah mengakui menerima uang suap dan mengembalikan uang tersebut ke KPK. Belum tuntas kasus korupsi (suap) di Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR, kemudian pada awal tahun 2019 meledak lagi Kasus SPAM di kementrian PUPR.Konon uang miliaran rupiah pengembalian dari oknum Pejabat Kementrian PUPR telah disita KPK. Dan seterusnya

Bagaimana kedepannya untuk KIK apakah masih dijadikan mentri ? Ini Bom waktu yang tidak bisa di redam .Karena sangat terbuka permasalahan yang nyata nyata banyak Kabalai yang sedang di lidik KPK dan ada sudah yang Incrah terkait dengan tindak pidana Korupsi. Untuk Babak berikutnya sepertinya tidak berhenti di Damayanti terus ke wakil Rakyat lainnya dan sekarang sudah menuju ke BPK yang ada kaitannya dengan PUPR dan ini harus di selidiki dengan Baik oleh Peneggak Hukum baik KPK maupun peneggak Hukum lainnya biarterbuka untuk Umum

Apalagi PUPR mendapatkan WTP perlu dipertanyakan kata Jhon sehingga publik paham bener. Ini kesempatan Rizal djalil membuka Kasusnya yang sebenar benarnya dan ditelusuri kemana saja aliran Dananya yang di kasi bener atau Tidak?

LSM Jarrak berharaf semuanya Terbuka terkait dengan peraihan WTP apa murni wajar tanpa Pengecualian atau Apa diatur.

Sekarang kesempatan membukanya dalam kasus SPAM itu. Pintu masuknya sudah sangat jelas tinggal bagaimana KPK bisa mencari bukti bukti dengan peristiwa yang melanggar Hukum itu. Kalau seperti ini kasus kasus di PUPR apa layak menjadi mentri lagi ?

Jarrakpos /amar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here